Klaten – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi kehormatan, ada satu lembaga yang malah hobi main petak umpet: Badan Kehormatan DPRD Klaten. Bukan main, kasus dugaan perselingkuhan seorang anggota dewan bernama Triyono, yang katanya wakil rakyat, malah ditangani kayak lagi nunggu wangsit dari langit.
Adalah Gatot Handoko, warga biasa yang tidak punya gelar tapi punya harga diri, melaporkan mantan istrinya yang diduga berselingkuh dengan Triyono—yang bukan dalang wayang, tapi bisa menyulap etika jadi asap. Laporan sudah masuk sejak 27 Juli 2024, tapi hingga kini masih adem ayem. Rupanya, Badan Kehormatan kita ini lebih suka jadi Badan Keheningan.
“Saya kecewa,” kata Gatot, dengan nada lirih tapi logis.
Ya jelas, siapa yang gak kecewa? Laporan masuk kayak surat cinta, tapi ditaruh di laci, bukan di meja sidang. Ombudsman Jawa Tengah yang turun gunung (karena kayaknya BK-nya lagi piknik), akhirnya menemukan bahwa memang benar: maladministrasi sudah merajalela.
Malah Admin Terus, Kapan Sidangnya?
Maladministrasi ini bukan sekadar typo atau salah ketik. Ini adalah seni menunda dan menyimpang yang levelnya cocok jadi kurikulum stand-up comedy birokrasi. Ketua BK DPRD Klaten diduga sengaja menggantung laporan Gatot, padahal ini bukan jemuran.
Ombudsman menyebut ada penyimpangan prosedur dan penundaan yang tidak wajar. Ya, kalau ditunda karena badai atau meletusnya Merapi sih bisa dimaklumi. Tapi ini? Rupanya kehormatan bisa digadaikan demi kenyamanan kolega.
“Saya cuma minta semua diperiksa sesuai prosedur,” kata Gatot.
Permintaan sederhana yang di negeri ini malah terasa seperti minta keajaiban.
—
Ketika Etika Jadi Estetika
Anggota Dewan yang katanya “terhormat” ini semestinya jadi contoh, bukan jadi bahan gosip desa. Tapi kasus seperti ini justru menunjukkan, kadang kehormatan itu hanya tempelan nama badan, bukan cerminan dari kelakuan.
Seharusnya Badan Kehormatan ini jadi satpam moral, bukan satpam yang tidur di pos jaga. Tapi ya begitulah, ketika moralitas dijadikan pilihan, bukan keharusan, maka terjadilah yang kita saksikan: keadilan harus digotong oleh warga, sementara lembaga sibuk main UNO Reverse Card.
—
Solusi dari Ombudsman, Tapi Siapa yang Dengar?
Ombudsman sudah merekomendasikan perbaikan prosedur dan peningkatan transparansi. Tapi seperti biasa, rekomendasi di negeri ini nasibnya mirip permen karet: dikunyah lama-lama, akhirnya dibuang juga.
Agar BK bisa beneran menjadi penjaga etika, tidak cukup dengan stempel dan surat tugas. Perlu nurani. Dan kalau nurani sudah digadai ke lobi kekuasaan, ya tinggal kita sebagai rakyat yang jadi korban kelalaian.
—
Penutup ala Petruk:
Wong klenger ditinggal mantan,
Dilaporkan malah dipingpong.
Dewan katanya jaga kehormatan,
Tapi surat aduan malah digolong.
Badan Kehormatan, tolong jangan cuma jadi ornamen. Karena kalau kehormatan dijaga dengan tidur siang, rakyat akan bangun dan bertanya: “Siapa sebenarnya yang punya malu di negeri ini?”
—
Gareng Petruk,
Tukang nyindir bergaya,
Walau bukan anggota dewan,
Setidaknya masih bisa merasa malu.
